Mensesneg Tegaskan Prabowo Belum Berencana Reshuffle Kabinet Merah Putih

pemerintahan | 10 Agustus 2026 18:50

Mensesneg Tegaskan Prabowo Belum Berencana Reshuffle Kabinet Merah Putih
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara RI, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta. (dok antara)

JAKARTA, PustakaJC.co – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

 

Penegasan tersebut disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai pengisian jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang saat ini masih kosong. Dikutip dari antaranews.com, Senin, (10/8/2026).

 

“Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” kata Prasetyo dalam jumpa pers usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (10/8/2026).

 

 

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden mengatakan, apabila nantinya terdapat keputusan untuk melakukan reshuffle, pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pengisian sejumlah jabatan yang masih kosong.

 

Kursi Wamenimipas masih belum terisi sejak Silmy Karim ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026.

 

Sementara itu, posisi Wamentan kosong setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Juli 2026. Sudaryono memastikan dirinya melepas jabatan Wamentan agar tidak terjadi rangkap jabatan.

 

Hingga kini, belum ada nama baru yang ditunjuk untuk mengisi posisi Wamentan maupun Wamenimipas.

 

Sebelumnya, Prasetyo juga telah menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kinerja para menteri tetap dilakukan secara rutin. Namun, evaluasi tersebut tidak selalu berujung pada perombakan kabinet.

 

“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” ujarnya.

 

 

Menurut Prasetyo, Presiden memiliki parameter tersendiri dalam mengevaluasi kinerja kementerian dan pejabat pemerintah. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi, pemantauan, serta pemberian masukan secara berkala.

 

Selain capaian kinerja, komunikasi publik para menteri juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah.

 

Apabila terdapat penyampaian kepada publik yang dinilai kurang tepat, hal tersebut akan menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan. (ivan)