SURABAYA, PustakaJC.co – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta capaian program pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan angka, tetapi juga dari dampak dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPRD Jatim, Jumat, (14/8/2026).
Deni mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Namun, menurutnya, capaian secara statistik perlu dibandingkan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (15/8/2026).
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni.
Salah satu program yang menjadi perhatian Deni adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki anggaran besar sehingga pelaksanaannya perlu mendapatkan pengawasan, terutama dalam memastikan keamanan makanan bagi penerima manfaat.
Deni menyoroti masih adanya kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, termasuk di Jawa Timur. Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan diberikan tindakan tegas.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.
Menurut Deni, SPPG yang tidak mampu melakukan perbaikan setelah mendapatkan evaluasi seharusnya dapat ditutup secara permanen dan izinnya dicabut.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegasnya.
Selain MBG, Deni turut menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia meminta pemerintah tidak hanya menghitung jumlah koperasi yang telah dibangun, tetapi juga mengevaluasi koperasi yang sudah beroperasi dan mampu memberikan keuntungan.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit,” ujarnya.
Deni menilai perlu ada perhitungan mengenai persentase KDMP yang telah berjalan serta besaran keuntungan yang berhasil diperoleh.
Menurutnya, evaluasi program pemerintah harus didasarkan pada data dan kondisi faktual di masyarakat. Capaian yang disampaikan dalam pidato kenegaraan perlu dilihat kembali dengan membandingkannya terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.
Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus memantau pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di lapangan. Pengawasan dilakukan agar program tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (ivan)
