Adhy mengungkapkan, hampir seluruh fraksi memberikan perhatian khusus terhadap aspek pendapatan daerah. Meskipun proyeksi pendapatan pada RAPBD 2027 mengalami peningkatan, angkanya dicatat masih berada di bawah capaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Hal ini mendorong DPRD meminta Pemprov melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan secara lebih terukur.
Selain masalah penerimaan, efektivitas pengalokasian belanja daerah juga menjadi sorotan tajam. Fraksi-fraksi menekankan agar penetapan alokasi anggaran tidak sekadar memenuhi prioritas program, tetapi juga memberikan dampak serta manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur.
"Kalau kita lihat dari prioritas-prioritas sudah kita alokasikan, tetapi beberapa pertanyaan terkait persoalan di balik pengalokasian, kemudian perbandingan, dan seberapa besar manfaat dari target-target yang dialokasikan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat," jelas Adhy.
