SURABAYA, PustakaJC.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperketat pengawasan serta prosedur perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini dinilai mendesak guna memastikannya keandalan gedung dan ruang publik di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat aktivitas sesar aktif di wilayah Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat harus diimbangi dengan tindakan nyata dari pemerintah. Audit kelayakan bangunan tidak boleh sekadar menjadi formalitas di atas kertas. Dilansir dari suarasurabaya.net, Sabtu, (3/10/2026).
"Proses verifikasi PBG dan penerbitan SLF tidak boleh berhenti pada formalitas administrasi semata. Pemkot harus menerjunkan tim untuk mengaudit langsung dan memverifikasi kondisi di lapangan secara berkala," ujar pria yang akrab disapa Toni tersebut, Jumat, (2/10/2026).
Toni menyoroti pentingnya pengawasan berkala mengingat banyaknya bangunan yang mengalami perubahan fisik atau penambahan struktur setelah perizinan diterbitkan. Ia mencontohkan fasilitas penunjang seperti pagar pembatas kawasan komersial atau mal yang terlalu tinggi dan berada di tepi jalan umum, yang berpotensi menyulitkan evakuasi saat darurat.
Dalam konteks tersebut, Toni mendukung langkah Wali Kota Surabaya yang meminta pengelola pusat perbelanjaan menurunkan ketinggian pagar kawasan.
"Langkah Pak Wali Kota meminta ketinggian pagar mal diturunkan itu sudah sangat tepat. Ini bukan semata soal pagar, tetapi bagaimana memastikan ruang keselamatan dan jalur evakuasi tetap memadai ketika terjadi kondisi darurat," tambahnya.
Selain pengetatan izin bangunan, DPRD Surabaya juga mengapresiasi rencana kolaborasi Pemkot Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pakar geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memasang sensor pemantau pergerakan tanah di sejumlah titik strategis.
Toni berharap dinamika pembahasan potensi sesar aktif ini menjadi momentum bersama untuk meningkatkan budaya sadar bencana di Kota Surabaya. Menurutnya, ketahanan kota berbasis keselamatan publik hanya bisa terwujud melalui regulasi yang tegas dan penegakan SLF yang disiplin di lapangan. (ivan)
