SURABAYA, PustakaJC.co - Fenomena kios kosong dan sepinya pembeli di sejumlah pasar tradisional memicu sorotan tajam dari legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera mengevaluasi total pendekatan revitalisasi pasar tradisional yang selama ini berjalan.
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengingatkan Pemprov agar tidak lekas puas hanya dengan mempercantik tampilan fisik pasar. Indikator utama keberhasilan proyek revitalisasi, tegasnya, ada pada gairah ekonomi pedagang di dalamnya. Dilansir dari antaranews.com, Selasa, (6/10/2026).
"Jangan sampai kita mengukur keberhasilan pasar hanya dari bangunannya yang bagus. Yang harus dilihat adalah apakah kiosnya terisi, pedagangnya aktif, pengunjungnya meningkat, dan omzetnya naik," ujar Deni, Senin, (5/10/2026).
Politisi yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini mendorong dilakukan pemetaan (mapping) menyeluruh di 38 kabupaten/kota. Pemetaan ini krusial untuk memetakan akar persoalan sepinya aktivitas pasar sekaligus menentukan bentuk intervensi yang presisi.
Data DPRD Jatim mencatat setidaknya ada tujuh pasar di empat kabupaten yang kini menghadapi masalah keterisian kios dan penurunan aktivitas perdagangan:
- Tulungagung: Pasar Wage, Pasar Mulyosari, dan Pasar Domasan
- Kediri: Pasar Pahing dan Pasar Ngadiluwih
- Sidoarjo: Pasar Wonoayu
- Banyuwangi: Pasar Purwoharjo
Deni menilai kosongnya kios-kios pasar adalah sinyal ancaman serius bagi ekonomi kerakyatan karena berdampak langsung pada hilangnya pendapatan masyarakat kecil. Kondisi ini makin mengkhawatirkan akibat gempuran tren belanja modern, mulai dari marketplace, media sosial, aplikasi pesan-antar, hingga fitur live streaming.
Sebab itu, ia mendesak agar arah revitalisasi ke depan berfokus pada penguatan ekosistem pasar secara terpadu. Hal ini mencakup pembenahan tata kelola, kemudahan akses modal, kebersihan, zonasi, promosi, hingga pendampingan adaptasi teknologi bagi para pedagang.
"Pasar membutuhkan ekosistem. Ada pedagang, pembeli, akses, parkir, fasilitas, zonasi, modal, promosi, dan sekarang juga digitalisasi," tegas Deni.
Sebagai basis pengambilan kebijakan yang akurat, DPRD Jatim meminta Pemprov segera membangun data terpadu (database) pasar tradisional yang memuat variabel keterisian kios, profil pedagang aktif, tingkat kunjungan, hingga estimasi omzet harian. (ivan)
#revitalisasipasar, #dprdjatim, #pasartradisional, #pemprovjatim, #ekonomirakyat, #deniwicaksono, #kulinerdandagang, #pasarjatim, #beritajatim, #surabaya
