Ia menjelaskan, kelancaran distribusi energi sangat vital karena menjadi penopang utama berbagai aktivitas perekonomian masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, hingga transportasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, badan usaha penyalur, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan.
Pada tahun anggaran 2026, Jawa Timur memperoleh alokasi kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) sebesar 2.729.364 kiloliter dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 3.963.455 kiloliter.
Berdasarkan data PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus hingga Agustus 2026, penyaluran JBT telah merealisasikan 1.754.114 kiloliter atau sekitar 64 persen dari total kuota. Sementara untuk JBKP, penyalurannya telah mencapai 2.628.676 kiloliter atau setara dengan 66 persen dari alokasi yang ditetapkan.
Untuk memastikan BBM bersubsidi terserap sesuai peruntukan hingga akhir tahun, Pemprov Jatim mengandalkan mekanisme pengendalian berupa penerbitan surat rekomendasi. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 138.449 dokumen surat rekomendasi telah diterbitkan bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang berhak.
