Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini juga mengkritik pola kerja Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim yang dinilainya terlalu pasif. Menurutnya, Dispendik Jatim tidak boleh sekadar duduk manis menunggu laporan masyarakat, melainkan harus melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah untuk mendata lulusan yang ijazahnya masih tertahan.
"Harus dipastikan semua ijazah yang menjadi hak siswa sudah diserahkan. Kalau masih ada yang tertahan, segera ditelusuri penyebabnya dan diselesaikan. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan kerja atau kesulitan melanjutkan pendidikan karena tidak memegang ijazah," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Kontradiksi praktik di lapangan ini sebelumnya memicu perhatian Pemprov Jatim usai maraknya aduan masyarakat di media sosial. Pihak sekolah berdalih ijazah sebenarnya dapat diambil, sementara para siswa mengaku ditahan karena belum melunasi sumbangan komite.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa sumbangan komite sekolah bersifat sukarela dan tidak wajib. Pemprov Jatim melarang keras seluruh sekolah menahan ijazah dengan alasan janji pembayaran maupun tunggakan iuran.
Emil menyatakan telah memanggil sejumlah kepala sekolah dan kepala cabang dinas untuk melakukan klarifikasi. Ia mengimbau para siswa dan wali murid untuk tidak ragu mengambil ijazah ke sekolah. (ivan)
