Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan rencana alokasi pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang. Dana ini ditargetkan menyasar kelompok produktif seperti petani, nelayan, masyarakat pedesaan, kawasan terpencil, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan bahwa saat ini TPAKD telah terbentuk secara menyeluruh di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan total 552 tim. Menurutnya, keberadaan TPAKD berperan vital mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Akses pembiayaan inklusif tersebut dibuktikan lewat capaian sejumlah program unggulan nasional, di antaranya:
Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir: Penyaluran mencapai Rp64,85 triliun untuk 2,28 juta debitur.
Kredit Sektor Prioritas: Tersalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR): Menjangkau 59,36 juta rekening (88,83% dari total populasi pelajar).
Laku Pandai: Menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta warga masuk ke ekosistem keuangan formal.
Guna memperkuat sinergi tersebut, Rakornas TPAKD 2026 juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga baru ini bertugas mengoordinasikan strategi nasional dalam memperkuat ketahanan finansial keluarga, meminimalkan dampak guncangan ekonomi, serta mengedukasi pengelolaan keuangan yang aman.
Kemenangan Kota Surabaya bersama empat kota lainnya dari berbagai wilayah Indonesia di ajang TPAKD Award 2026 diharapkan dapat melipatgandakan peluang bagi para pelaku UMKM dan masyarakat produktif untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (ivan)
