PKB Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Pajak Pembalut, Soroti Beban Perempuan Berpenghasilan Rendah

pemerintahan | 31 Oktober 2026 07:49

 

Ia menjelaskan, akses terhadap produk menstruasi yang layak masih menjadi persoalan bagi sebagian perempuan. Kondisi ekonomi dan keterbatasan akses di wilayah pedesaan, terpencil, hingga kawasan pinggiran membuat tidak semua perempuan mampu membeli produk sanitasi menstruasi secara rutin.

 

Bahkan, menurut Nadya, masih terdapat perempuan yang terpaksa menggunakan kain atau bahan seadanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi.

 

Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan perpajakan tidak semakin memperlebar kesenjangan akses terhadap kebutuhan kesehatan perempuan.

 

Nadya menilai, tambahan pengeluaran untuk membeli pembalut setiap bulan dapat menjadi beban tersendiri bagi pelajar, pekerja informal, perempuan berpenghasilan rendah, serta keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

 

“Bagi sebagian orang mungkin nilainya kecil, tetapi bagi perempuan miskin, setiap rupiah sangat berarti,” ujarnya.