Ia menegaskan, kebijakan fiskal semestinya mempertimbangkan karakteristik barang yang dikenai pajak, terutama apabila berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis dan kesehatan dasar masyarakat.
Apabila pemerintah tetap membuka ruang pengenaan pajak terhadap produk menstruasi, Nadya mendorong adanya kajian serius mengenai skema dan tarif yang diterapkan. Ia mengusulkan pemberian tarif khusus, pengecualian, atau insentif perpajakan untuk produk menstruasi tertentu agar harganya tetap terjangkau.
Di sisi lain, Nadya meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi yang memiliki kapasitas kontribusi lebih besar, seperti konglomerasi dan korporasi berskala besar.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam kebijakan perpajakan dibandingkan menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Kalau negara membutuhkan tambahan penerimaan, optimalkan potensi pajak dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar. Jangan justru membebani perempuan yang hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya,” katanya.
Nadya berharap pemerintah menempatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Ia menilai setiap perempuan berhak memperoleh produk menstruasi yang layak tanpa terkendala kemampuan ekonomi. (ivan)
