Ia menilai ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi berpotensi menggerus margin usaha. Bahkan, jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat menyebabkan peternak mengalami kerugian.
Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan peternak harus dilakukan secara simultan. Tidak cukup hanya dengan mendorong kenaikan harga telur, tetapi juga perlu diikuti upaya pengendalian biaya produksi.
Terkait target harga pembelian telur minimal Rp24.000 per kilogram, Riza menilai angka tersebut merupakan kebijakan positif untuk memberikan perlindungan kepada peternak. Namun, implementasinya membutuhkan mekanisme pembelian yang jelas dan konsisten.
Dengan harga produsen Jawa Timur sebesar Rp20.807 per kilogram pada 6 November 2026, masih terdapat selisih sekitar Rp3.193 per kilogram untuk mencapai target pemerintah.
Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang harus dipastikan agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak terhadap pendapatan peternak.
Pertama, kepastian pembeli dan volume penyerapan. Bulog bersama mitra pemerintah perlu memiliki alokasi pembelian yang jelas sehingga peternak mengetahui jumlah telur yang dapat diserap dan waktu pelaksanaannya.
Kedua, kepastian harga di tingkat peternak. Harga Rp24.000 per kilogram harus benar-benar diterima oleh peternak yang memenuhi persyaratan, bukan hanya menjadi harga transaksi di tingkat distributor atau pedagang.
Ketiga, pengawasan rantai distribusi. Transparansi harga mulai dari peternak, koperasi, distributor hingga konsumen diperlukan agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu besar.
Selain itu, penyerapan telur juga perlu memperhatikan standar kualitas, ukuran, kondisi telur, serta persyaratan teknis lainnya agar mekanisme pembelian berjalan secara akuntabel.
