Terkait sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim, Yordan mengaku belum ada keputusan yang ditetapkan. Meski demikian, ia menyinggung sejumlah pernyataan pimpinan partai yang menurutnya menunjukkan perlunya DPR RI mengambil sikap melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
“Kalau sikap secara resmi itu belum ada, tetapi kalau kita lihat bersama-sama dari pernyataan para pimpinan partai bahwa memang kalau melihat situasi yang ada pasca putusan MK dan MA, maka sebaiknya juga ada sikap dari DPR RI melalui hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
Yordan menegaskan bahwa aspirasi massa aksi tersebut akan disalurkan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (ivan)
