SURABAYA, PustakaJC.co – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan lebih elegan jika mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Yordan saat menemui massa aksi demonstrasi yang menuntut pemakzulan Gibran di halaman Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa, (10/11/2026).
Menurut Yordan, polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional. Ia menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan legitimasi moral Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Tentu lebih elegan lagi kalau kemudian beliau mau dengan legowo mengundurkan diri. Karena secara konstitusi juga legitimasi moralnya menurut saya dengan putusan MK dan MA ini juga hilang,” kata Yordan, dikutip dari jatimpos.co, Rabu, (11/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar DPR mengambil langkah terhadap Gibran. Mereka menilai terdapat persoalan terkait proses pencalonan Gibran setelah munculnya putusan MK dan MA.
Yordan menyatakan, aspirasi yang disampaikan para demonstran akan diteruskan kepada DPR RI. Menurutnya, lembaga legislatif di tingkat pusat memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme konstitusional, termasuk hak menyatakan pendapat.
“Karena kalau sesuai dengan ketentuan, yang bisa menindaklanjuti tentu DPR RI dengan hak menyatakan pendapat. Karena ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Jawa Timur yang hari ini hadir, maka kami teruskan ini ke DPR RI,” ujarnya.
Terkait sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim, Yordan mengaku belum ada keputusan yang ditetapkan. Meski demikian, ia menyinggung sejumlah pernyataan pimpinan partai yang menurutnya menunjukkan perlunya DPR RI mengambil sikap melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
“Kalau sikap secara resmi itu belum ada, tetapi kalau kita lihat bersama-sama dari pernyataan para pimpinan partai bahwa memang kalau melihat situasi yang ada pasca putusan MK dan MA, maka sebaiknya juga ada sikap dari DPR RI melalui hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
Yordan menegaskan bahwa aspirasi massa aksi tersebut akan disalurkan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (ivan)
