Menurut Musyafak, pengesahan APBD 2027 sebelumnya direncanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan karena seluruh tahapan pembahasan rancangan anggaran telah rampung.
Meski jadwal pengesahan bergeser, DPRD Jatim berharap penetapan APBD tersebut tetap menjadi kado bagi masyarakat dalam momentum peringatan Hari Pahlawan.
Musyafak menjelaskan, pengesahan pada November juga mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi terhadap APBD sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mulai menjalankan APBD pada Januari 2027. Anggaran yang telah ditetapkan nantinya menjadi pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun.
“Sehingga awal tahun 2027 atau pada Januari itu sudah jalan dan bisa diimplementasikan menjadi pedoman untuk penyerapan dan pendapatan dari APBD itu sendiri,” ujarnya.
