Terkait arah kebijakan anggaran, Musyafak memastikan APBD Jatim 2027 tetap mengedepankan prinsip efisiensi. Dalam rancangan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,545 triliun, sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp27,636 triliun.
Ia menegaskan, selama kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat belum dicabut, pemerintah daerah perlu memprioritaskan program wajib dan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, program yang tidak bersifat prioritas perlu dikesampingkan agar alokasi anggaran lebih terarah pada kebutuhan utama masyarakat.
“Program sunnah itu dikesampingkan dulu. Program wajib yang harus kita utamakan,” katanya. (ivan)
