SURABAYA, PustakaJC.co – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (11/11/2026). Agenda tersebut mundur sehari dari rencana semula pada 10 November 2026 atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengatakan, penundaan dilakukan karena Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat undangan Presiden untuk menghadiri agenda penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Jakarta. Dilansir dari antaranews.com, Rabu, (11/11/2026).
“Jadi saya kira kita tunda sehari tidak ada masalah demi menghormati undangan Presiden kepada gubernur,” kata Musyafak di Surabaya, Selasa, (10/11/2026).
Menurut Musyafak, pengesahan APBD 2027 sebelumnya direncanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan karena seluruh tahapan pembahasan rancangan anggaran telah rampung.
Meski jadwal pengesahan bergeser, DPRD Jatim berharap penetapan APBD tersebut tetap menjadi kado bagi masyarakat dalam momentum peringatan Hari Pahlawan.
Musyafak menjelaskan, pengesahan pada November juga mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi terhadap APBD sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mulai menjalankan APBD pada Januari 2027. Anggaran yang telah ditetapkan nantinya menjadi pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun.
“Sehingga awal tahun 2027 atau pada Januari itu sudah jalan dan bisa diimplementasikan menjadi pedoman untuk penyerapan dan pendapatan dari APBD itu sendiri,” ujarnya.
Terkait arah kebijakan anggaran, Musyafak memastikan APBD Jatim 2027 tetap mengedepankan prinsip efisiensi. Dalam rancangan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,545 triliun, sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp27,636 triliun.
Ia menegaskan, selama kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat belum dicabut, pemerintah daerah perlu memprioritaskan program wajib dan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, program yang tidak bersifat prioritas perlu dikesampingkan agar alokasi anggaran lebih terarah pada kebutuhan utama masyarakat.
“Program sunnah itu dikesampingkan dulu. Program wajib yang harus kita utamakan,” katanya. (ivan)
