Menurut Alyadi, percepatan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial. Terlebih, alokasi bantuan sosial dalam RAPBD Jatim 2027 sebesar Rp187,2 miliar diperkirakan hanya menjangkau sekitar 87 ribu penerima atau 2,37 persen dari total penduduk miskin.
“Percepatan pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi hanya dengan instrumen bantuan sosial sebesar Rp187,2 miliar untuk 87 ribu penerima. Angka ini hanya menjangkau 2,37 persen penduduk miskin,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah provinsi mengoptimalkan tiga instrumen secara bersamaan, yakni perlindungan sosial, penguatan ekonomi produktif, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Penguatan ekonomi produktif tersebut dapat dilakukan melalui program Prokesra, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi.
Selain persoalan bantuan sosial, PKB turut menyoroti minimnya alokasi belanja modal dalam RAPBD Jatim 2027. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penguatan ekonomi produktif dan pemenuhan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
