Fraksi PKB juga meminta agar kebijakan penganggaran pengentasan kemiskinan mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan tingkat kemiskinan di setiap daerah.
Menurut Alyadi, alokasi anggaran perlu diarahkan secara lebih terukur dan afirmatif dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk miskin tinggi.
“Program penguatan pengentasan kemiskinan (pro-poor) harus difokuskan secara intensif pada wilayah kantong kemiskinan, bukan disebar secara tipis ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tanpa memandang perbedaan beban dan karakter masalah masing-masing,” jelasnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan penganggaran dan target penurunan kemiskinan, Fraksi PKB DPRD Jatim tetap menyatakan persetujuannya terhadap Raperda APBD Jawa Timur 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. (ivan)
