SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menilai target penurunan angka kemiskinan Jawa Timur menjadi 7,80 persen pada 2027 terlalu optimistis. Pasalnya, tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum cukup cepat untuk mengejar target tersebut.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Alyadi Mustofa, menyebut angka kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 masih mencapai 9,06 persen atau sekitar 3,71 juta orang.
Sementara itu, dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 122 ribu orang per tahun. Dengan laju tersebut, target penurunan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dinilai sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (14/11/2026).
“Pada laju itu target bawah kemiskinan 2027 (7,80 persen) baru realistis sekitar empat tahun lagi. Target bawah 2029 (5,30 persen) baru realistis sekitar sepuluh tahun lagi,” kata Alyadi saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKB terhadap Raperda APBD Jatim 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, (11/11/2026).
Menurut Alyadi, percepatan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial. Terlebih, alokasi bantuan sosial dalam RAPBD Jatim 2027 sebesar Rp187,2 miliar diperkirakan hanya menjangkau sekitar 87 ribu penerima atau 2,37 persen dari total penduduk miskin.
“Percepatan pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi hanya dengan instrumen bantuan sosial sebesar Rp187,2 miliar untuk 87 ribu penerima. Angka ini hanya menjangkau 2,37 persen penduduk miskin,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah provinsi mengoptimalkan tiga instrumen secara bersamaan, yakni perlindungan sosial, penguatan ekonomi produktif, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Penguatan ekonomi produktif tersebut dapat dilakukan melalui program Prokesra, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi.
Selain persoalan bantuan sosial, PKB turut menyoroti minimnya alokasi belanja modal dalam RAPBD Jatim 2027. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penguatan ekonomi produktif dan pemenuhan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Fraksi PKB juga meminta agar kebijakan penganggaran pengentasan kemiskinan mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan tingkat kemiskinan di setiap daerah.
Menurut Alyadi, alokasi anggaran perlu diarahkan secara lebih terukur dan afirmatif dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk miskin tinggi.
“Program penguatan pengentasan kemiskinan (pro-poor) harus difokuskan secara intensif pada wilayah kantong kemiskinan, bukan disebar secara tipis ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tanpa memandang perbedaan beban dan karakter masalah masing-masing,” jelasnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan penganggaran dan target penurunan kemiskinan, Fraksi PKB DPRD Jatim tetap menyatakan persetujuannya terhadap Raperda APBD Jawa Timur 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. (ivan)
