Ia menjelaskan, usulan kenaikan UMK 2027 juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Nuruddin menyebut, berdasarkan data inflasi Kota Surabaya secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada September 2026 sebesar 3,68 persen dan pertumbuhan ekonomi Surabaya sepanjang 2025 sebesar 5,87 persen, simulasi penghitungan dengan indeks tertentu (α) sebesar 0,5 hingga 1 masih menyisakan kesenjangan apabila dibandingkan dengan nilai KHL.
Lebih lanjut, ia merujuk Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
“Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum,” ujarnya.