Pemprov Jatim Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Nataru 2026

pemerintahan | 19 November 2026 19:30

Pemprov Jatim Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Nataru 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim saat dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (ivan)

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

 

Langkah tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 38 pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Hotel Trans Surabaya, Rabu, (18/11/2026).

 

Pertemuan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut membahas penguatan pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong produktivitas ekonomi. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (19/11/2026).

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode akhir tahun.

 

Menurutnya, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi menjelang Nataru. Di antaranya peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat fenomena El Nino, serta kenaikan harga komoditas global.

 

Karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

 

Upaya tersebut juga perlu didukung sistem deteksi dini terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas agar potensi gejolak dapat diantisipasi lebih cepat.

 

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah daerah juga harus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.

 

Khofifah mendorong seluruh bupati dan wali kota untuk turun langsung memantau perkembangan harga di pasar. Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk melalui misi dagang, perlu terus dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan pasokan dan disparitas harga antarwilayah.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2026 masih berada dalam sasaran nasional.