Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen (yoy), masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Untuk menjaga kecukupan pasokan menjelang Nataru, sejumlah perangkat daerah telah menyiapkan langkah antisipasi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perum BULOG memastikan kesiapan pasokan pangan, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian harga melalui penyelenggaraan pasar murah.
Dukungan juga dilakukan Pertamina dengan menyiapkan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur potensial guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama libur akhir tahun.
Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Khofifah menekankan pentingnya optimalisasi elektronifikasi transaksi, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan rasio pajak daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan.
Capaian digitalisasi Jawa Timur tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mencapai 98,25 persen pada Semester I 2026. Capaian tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota.
Pengembangan digitalisasi juga diarahkan melalui perluasan penggunaan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi pemerintah daerah, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta pengembangan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.
Atas berbagai upaya tersebut, Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.