Ia mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam XIV/Hasanuddin dan kepolisian dalam mengungkap dugaan penyimpangan distribusi bantuan alsintan. Amran meminta seluruh pihak yang terlibat diusut tanpa pandang bulu.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sepanjang 2026 pemerintah menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya. Penyaluran tersebut didukung anggaran hingga triliunan rupiah untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat modernisasi sektor pertanian.
Amran menilai praktik jual beli bantuan alsintan bukan sekadar persoalan penyimpangan distribusi barang. Tindakan tersebut juga berpotensi menghambat peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Bantuan yang semestinya digunakan untuk mempercepat pekerjaan serta menekan biaya produksi pertanian justru beralih menjadi komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Karena itu, Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari distribusi pupuk, perberasan hingga penyaluran alsintan.
“Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tandasnya.
Sebelumnya, tim intelijen Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan dua unit bantuan alsintan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kedua unit tersebut berasal dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan telah disita sebagai bagian dari penanganan dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut. (ivan)