Mentan Minta Penindakan Tegas Dugaan Mafia Jual Beli Bantuan Alsintan

pemerintahan | 22 November 2026 08:39

Mentan Minta Penindakan Tegas Dugaan Mafia Jual Beli Bantuan Alsintan
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan materi kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (18/11/2026). (dok antara)

MAROS, PustakaJC.co – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman geram setelah menerima laporan dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diperjualbelikan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat.

 

Amran menegaskan, bantuan alsintan merupakan hibah dari pemerintah yang diberikan secara gratis untuk mendukung produktivitas petani. Karena itu, praktik memperjualbelikan bantuan tersebut merupakan tindakan yang merugikan petani dan melanggar hukum. Dilansir dari antaranews.com, Minggu, (22/11/2026).

 

“Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” kata Amran saat meninjau demplot sawah percontohan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, (22/11/2026).

 

Ia mengaku telah meminta kapolres dan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku. Menurutnya, penyalahgunaan bantuan pemerintah tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai kepercayaan petani terhadap program pemerintah.

 

“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” tegasnya.

 

 

Amran juga mengungkapkan adanya laporan dugaan praktik serupa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, ia memerintahkan agar sejumlah alsintan yang diduga disalahgunakan segera ditarik.

 

“Kami minta tarik itu traktor. Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik! Kalau ada main-main, dihukum juga. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” ujarnya.

 

Mentan turut menanggapi isu yang menyebut dugaan praktik jual beli alsintan melibatkan kerabat menteri. Ia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun apabila terbukti melakukan pelanggaran.

 

“Ada yang mengatakan, ada kerabatnya menteri. Memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Itu (jika terbukti) dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak,” katanya.

 

 

Ia mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam XIV/Hasanuddin dan kepolisian dalam mengungkap dugaan penyimpangan distribusi bantuan alsintan. Amran meminta seluruh pihak yang terlibat diusut tanpa pandang bulu.

 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sepanjang 2026 pemerintah menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya. Penyaluran tersebut didukung anggaran hingga triliunan rupiah untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat modernisasi sektor pertanian.

 

Amran menilai praktik jual beli bantuan alsintan bukan sekadar persoalan penyimpangan distribusi barang. Tindakan tersebut juga berpotensi menghambat peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

 

Bantuan yang semestinya digunakan untuk mempercepat pekerjaan serta menekan biaya produksi pertanian justru beralih menjadi komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi.

 

Karena itu, Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari distribusi pupuk, perberasan hingga penyaluran alsintan.

 

“Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tandasnya.

 

Sebelumnya, tim intelijen Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan dua unit bantuan alsintan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kedua unit tersebut berasal dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan telah disita sebagai bagian dari penanganan dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut. (ivan)