Selain itu, Kepala OPD agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan jasa lainnya.
"Belanja modal yang dilakukan secara lelang agar segera diproses dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Termasuk belanja rutin harus disegerakan proses pelaksanaan dan pencairannya. Hal ini untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Lebih penting lagi untuk menggerakkan sektor UMKM di Jawa Timur. Pastikan antara PBJ dengan BBI( Pengadaan Barang dan Jasa dengan Bangga Buatan Indonesia) ,” ungkapnya.
Dalam laporannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan, bahwa LKPJ merupakan keterangan pertanggung jawaban yang dilaporkan oleh jajaran eksekutif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim.
LKPJ dari Pemprov Jatim yang disampaikan DPRD Jatim memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran berjalan.
Disampaikannya, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 92.44 persen.
