SURABAYA, PustakaJC.co - Lama tak terurus dan tidak beroperasinya jembatan timbang, membuat pimpinan DPRD Jatim geram. Wakil ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, meminta Pemprov Jatim menarik kembali pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A di Jatim. Hal ini sebagai upaya untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jatim.
“Coba lihat ketika dikelola pusat seperti sekarang kondisinya tidak terurus. Saya mengambil contoh terminal Purabaya di Sidoarjo yang pengelolaannya ditarik pusat. Kondisinya kurang maksimal saat ini. Coba kalau ditarik lagi dikelola provinsi bisa lebih baik lagi", kata Iskandar, saat dikonfimasi, Selasa (12/4/2022).
Politisi partai Demokrat itu mengatakan, begitu juga dengan jembatan timbang di sejumlah titik jalan di Jatim yang saat ini mangkrak bangunannya. Pusat mengaku kesulitan untuk mengelolanya karena kekurangan personel.
"Alangkah baiknya kalau pengelolaannya dikembalikan ke daerah dimana daerah itu memiliki personel untuk menjalankan operasionalnya", ujarnya.
Iskandar berharap, dengan dikembalikannya jembatan timbang ke daerah, bisa menambah pendapatan bagi daerah dan tentunya peruntukan penggunaanya bisa dimaksimalkan.
“Kondisi jalan banyak yang rusak karena dilalui kendaraan besar. Ini merupakan dampak tidak adanya control dari jembatan timbang. Tentunya juga kalau dikembalikan pengelolaannya bisa menekan jumlah jalan rusak di Jatim,” paparnya.
Iskandar menegaskan, sudah waktunya pengelolaan terminal dan jembatan timbang dikembalikan ke daerah. Ia meminta gubernur berkirim surat ke pusat atas sejumlah pertimbangan untuk pengembalian pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A di Jatim.
Sekadar diketahui, pengelolaan jembatan timbang dan sejumlah terminal yang naik tipe A kini tak lagi dikelola oleh pemerintah daerah maupun Provinsi. Pengelolaannya telah ditarik dan diserahkan langsung ke Kementerian Perhubungan (int)
