Dinas Koperasi dan UKM Jatim menggelar rapat mingguan dengan seluruh Kadis Kab/Kota untuk memantau perkembangan. Timeline percepatan dimulai akhir April hingga akhir Juni 2025.
Tahapan yang akan dilalui yakni, sosialisasi ke kepala desa, rapat pra-pendirian, musyawarah desa, rapat pendirian koperasi, serta pengesahan akta notaris
Untuk mempercepat sekaligus memberi contoh ideal, setiap kabupaten/kota diinstruksikan membentuk minimal dua KDMP sebagai model (mock up). Seluruh elemen pendukung, termasuk SDM pengurus dan legalitas badan hukum, sedang disiapkan secara serentak.
KDMP diharapkan menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Selain menyerap tenaga kerja, juga memperkuat peran koperasi sebagai agregator UMKM, menekan harga konsumen, dan menaikkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kecil di desa. (ivan)
