Khofifah menjelaskan, perubahan skema opsen pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membuat struktur pendapatan daerah ikut terguncang.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan). Beliau terbuka menerima masukan, karena dampaknya cukup besar terhadap kemampuan fiskal daerah,”jelasnya.
Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 14 daerah disebut mengalami penurunan cukup signifikan. Namun, hanya Kabupaten Sumenep yang justru mengalami kenaikan alokasi TKD, yakni sekitar Rp20 miliar.
Khofifah berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali skema distribusi TKD agar tidak menghambat pelayanan publik di daerah.
“Kami memahami kebijakan fiskal nasional perlu efisiensi, tetapi mohon agar daerah tetap punya ruang untuk menjalankan program prioritas dan membayar kewajiban rutin pegawai,” pungkasnya. (ivan)
