Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan proyeksi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dihasilkan dari tambahan penyertaan modal tersebut.
Pranaya menilai apabila tambahan modal tersebut disetujui, perlu ada gambaran yang jelas mengenai potensi dividen yang dapat kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menambahkan Fraksi Golkar pada prinsipnya mengapresiasi kinerja Jamkrida Jatim yang selama ini dinilai sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kinerja yang baik.
