JAKARTA, PustakaJC.co — Pemerintah menegaskan langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi strategi utama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.
“Dengan efisiensi di berbagai K/L, target defisit 3 persen bisa dijaga,” ujarnya dalam keterangan pers. Demikian dikutip dari jatim.antaranews.com, jum'at, (20/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Airlangga, efisiensi yang dilakukan lintas K/L merupakan tindak lanjut dari arahan Sidang Kabinet Paripurna. Ia memastikan langkah ini dirancang agar defisit fiskal tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Airlangga tidak merinci pos anggaran mana saja yang akan mengalami penyesuaian. Ia menegaskan bahwa program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak termasuk dalam skema efisiensi tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun langkah teknis efisiensi, khususnya pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di masing-masing K/L.
Menurutnya, ABT menjadi salah satu komponen yang berpotensi membengkakkan belanja negara, sehingga perlu dikendalikan. Program tambahan yang belum mendesak pun akan ditunda pelaksanaannya.
“Fokus kita pada anggaran yang sudah ada. Program tambahan ditunda sampai kondisi memungkinkan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan panduan awal bagi K/L dalam menyusun rencana efisiensi, meski implementasinya akan disesuaikan masing-masing instansi.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, efisiensi anggaran kali ini tidak akan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Pemerintah memilih pendekatan koordinatif agar proses penyesuaian lebih fleksibel.
Langkah efisiensi ini juga menjadi respons terhadap dinamika global, termasuk potensi tekanan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang dapat berdampak pada beban subsidi energi dalam APBN.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengganggu program prioritas nasional. (frcn)
