Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menegaskan bahwa peluncuran sistem ini merupakan langkah preventif agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain laporan kekurangan, masyarakat juga dapat memberikan penilaian positif terhadap dapur yang dinilai telah menjalankan standar layanan dengan baik. Sistem ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Pengawasan terhadap program MBG kini dilakukan secara berlapis, melibatkan masyarakat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di bawah Badan Gizi Nasional, serta aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.
