Ia meminta seluruh kepala daerah di Jawa Timur segera menyusun rencana aksi, memetakan wilayah rawan, hingga memastikan distribusi air bersih berjalan tepat sasaran. Pemantauan titik api juga diminta diperkuat.
Menurutnya, pola penanganan bencana tidak boleh lagi reaktif. Pemerintah daerah harus bergerak cepat, terukur, dan berbasis data.
Data menunjukkan, sekitar 92–97 persen bencana di Jawa Timur pada periode 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi. Sementara pada triwulan pertama 2026 saja sudah terjadi 121 bencana, didominasi angin kencang dan banjir, yang berdampak pada korban jiwa serta puluhan ribu kepala keluarga.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur diprediksi mulai Mei 2026, dengan puncak pada Agustus dan durasi mencapai 220–240 hari di sejumlah wilayah.
