Khofifah juga merespons sorotan fraksi terkait indikator kinerja, termasuk tidak dimasukkannya Indeks Reformasi Birokrasi dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Ia menjelaskan, hal itu merupakan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, di mana sebagian indikator dialihkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).
“Ini hasil konsultasi dengan Kemendagri. Beberapa indikator memang diturunkan ke IKD,” katanya.
Ia memastikan pemerintah provinsi terbuka terhadap seluruh masukan DPRD, termasuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif, menurutnya, menjadi kunci penyempurnaan kebijakan ke depan.
