Meski begitu, Khofifah mengakui kinerja tersebut belum sepenuhnya sempurna dan masih membutuhkan perbaikan di sejumlah sektor.
Di sisi fiskal, Pemprov Jatim tetap mencatat kinerja positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target hingga 104 persen.
Namun, ia mengungkapkan adanya tekanan terhadap potensi pendapatan akibat implementasi kebijakan baru, yakni Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada 2025.
Dampaknya, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi berkurang sekitar Rp4,2 triliun. Selain itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) juga turun dari 3 persen menjadi 1 persen, dengan total pengurangan pendapatan mencapai Rp5,91 triliun.
“PAD kita tetap 104 persen. Tapi memang ada regulasi yang harus kita ikuti,” tegasnya.
