Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Kadis ESDM Jatim, Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

parlemen | 19 April 2026 06:26

Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Kadis ESDM Jatim, Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat Luncurkan Riset Kolaborasi PTN Jatim Melaju.

SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik di sektor ESDM tetap berjalan optimal.

 

Penunjukan tersebut merujuk pada Surat Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal 17 April 2026.

 

Kebijakan ini menyusul penetapan Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, sebagai tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia diduga terlibat praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah. Selain itu, dua ASN lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim.

 

Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

 

“Kita menyerahkan semua proses kepada APH. Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan,” ujar Khofifah.

 

 

Ia menekankan, penunjukan Plt Kadis ESDM merupakan langkah administratif untuk menjaga stabilitas pemerintahan, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral yang strategis.

 

“Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM,” tegasnya.

 

Khofifah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan,” katanya.

 

 

Ia menutup dengan penegasan bahwa peristiwa ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah.

 

“Ini menjadi pengingat untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” pungkasnya. (ivan)