SURABAYA, PustakaJC.co - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati, menegaskan pentingnya dukungan dari Pemprov Jatim dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci agar proses pendataan, baik secara digital maupun lapangan, mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Jumat, (24/4/2026).
“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi ini penting agar strategi pendataan yang kami optimalkan mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Setdaprov Jatim, Kamis, (23/4/2026).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan dukungan penuh. Kami akan memperkuat sinergi dengan BPS agar seluruh tahapan pendataan berjalan lancar dan optimal,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan metodologi dan indikator dalam sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat.
Selain itu, Adhy mengingatkan bahwa indikator ekonomi seperti inflasi tidak bisa dimaknai secara sederhana. Dalam kondisi tertentu, inflasi tinggi bisa mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang berjalan, sedangkan inflasi terlalu rendah justru perlu diwaspadai.
“Inflasi rendah belum tentu bagus. Bisa jadi tidak ada perputaran ekonomi. Jangan sampai inflasinya rendah, tetapi kondisi ekonominya tidak sehat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi dan pembaruan data secara berkelanjutan menjadi hal krusial agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi terkini.
“Data harus terus diperbarui dan terintegrasi antarinstansi. Jangan sampai data lama masih digunakan untuk kondisi sekarang, karena itu bisa berdampak pada ketepatan pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (ivan)
