Ia pun mengajak seluruh warga Surabaya untuk bersikap terbuka dan kooperatif saat petugas BPS melakukan pendataan.
“Mohon ikhlas hatinya ketika teman-teman BPS datang dan melakukan pendataan. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat dan memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar berhak,” katanya.
Eri mengakui sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memperbarui data sosial ekonomi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mulai dari usaha besar hingga UMKM.
BPS mencatat terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar, sekitar 13.000 usaha menengah, serta kurang lebih 490.000 UMKM yang menjadi sasaran pendataan.
“Kami akan mendata seluruh pelaku usaha dari berbagai skala untuk memperoleh gambaran ekonomi Kota Surabaya yang lebih komprehensif,” ujar Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya menerjunkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sementara metode door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Hingga pertengahan Juni, pendataan terhadap usaha besar telah menjangkau sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan. Sedangkan pendataan lapangan secara door to door dalam dua hari pertama telah mencatat sekitar 8.000 usaha.
Arrief mengakui masih terdapat tantangan berupa kejenuhan responden yang merasa terlalu sering didata. Meski demikian, ia optimistis target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di Indonesia. (nov)
