SURABAYA, PustakaJC.co – Gangguan pemadaman listrik bergilir (byar-pet) yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu layanan publik, terutama sektor kesehatan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut gangguan listrik ini dipicu kendala pasokan batu bara kalori menengah di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) penyuplai Pulau Jawa.
“Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentu menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap objek-objek vital, khususnya layanan kesehatan,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan bagian paling rentan saat terjadi gangguan listrik, meski sebagian rumah sakit telah memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan.
“Di rumah sakit ada banyak layanan kritis yang sangat bergantung pada kestabilan listrik. Alat-alat elektromedis di ruang ICU, NICU, ruang operasi, hingga berbagai perangkat penunjang kehidupan pasien membutuhkan suplai listrik yang stabil dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.
Menurutnya, perpindahan sumber listrik saat terjadi pemadaman tetap memiliki risiko terhadap alat medis yang membutuhkan suplai daya stabil.
Komisi E DPRD Jatim juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara untuk memastikan objek vital, terutama rumah sakit, mendapatkan prioritas pasokan listrik.
“Saya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan clustering terhadap objek-objek vital. Rumah sakit harus menjadi prioritas utama yang dikecualikan dari pemadaman listrik bergilir,” tegasnya.
Ia juga menyoroti beban layanan rumah sakit besar di Jawa Timur seperti RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan RSUD dr. Soedono Madiun yang menangani ribuan pasien setiap hari, termasuk pasien kritis.
Komisi E DPRD Jawa Timur berharap gangguan pasokan listrik dapat segera diatasi agar pelayanan publik, khususnya kesehatan, tetap berjalan optimal. (nov)
