Usai dilantik, Andy menyatakan akan melanjutkan program Desa Sadar Hukum yang telah dirintis saat menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.
Ia juga menargetkan pembentukan pos bantuan hukum di desa-desa, khususnya di daerah pemilihannya. Selain itu, penguatan peran paralegal akan dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh pendampingan hukum.
"Target saya membangun pos bantuan hukum di masing-masing desa, terutama di daerah pemilihan saya," kata Andy.
Menurutnya, keberadaan pos bantuan hukum di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mempermudah akses warga terhadap layanan pendampingan hukum tanpa harus datang ke Surabaya. (nov)
