SURABAYA, PustakaJC.co - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Jawa Timur dan Bali dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, (4/8/2026). Kegiatan yang turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rakor tersebut digelar sebagai bentuk pembinaan pemerintah pusat menyusul masih adanya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan (OTT). Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (5/8/2026).
“Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau bekas kepala daerah yang terkena kasus korupsi atau ada beberapa yang terkena juga OTT beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya,” kata Tito.
Ia menjelaskan Kemendagri bersama KPK dan BPKP akan menggelar kegiatan serupa di 10 klaster wilayah di Indonesia, dengan Jawa Timur dan Bali menjadi klaster kedua. Menurutnya, penguatan integritas dan sistem pengawasan diharapkan mampu menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita harapkan rekan-rekan kepala daerah dapat memperkuat integritas, memperkuat sistem, dan betul-betul menjaga diri. Jangan sampai terlibat masalah hukum, khususnya kasus korupsi,” ujarnya.
