Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bagi seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing. Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, penempatan jabatan, maupun penyalahgunaan anggaran akan berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, kegiatan ini bukan hanya sekadar sebuah seremonial, tapi bisa introspeksi, melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Yang belum atau kurang baik dilakukan perbaikan dan perubahan dengan tujuan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama,” tutur Setyo.
Sementara itu, Deputi BPKP Aryanto Wibowo mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, terutama di tengah berkurangnya transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
“Kami berharap anggaran-anggaran yang saat ini memang semakin kecil karena adanya pengurangan TKD, bisa membuat perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, lebih efisien, lebih berprioritas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Aryanto.
