Saat ini, banyak guru honorer hanya menerima Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah yang hanya memberikan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu saat Hardiknas tidak menyentuh akar masalah.
“Ini kan rasa-rasanya seperti BLT (bantuan langsung tunai) ya. Jadi guru-guru honorer diberikan transfer Rp300 ribu seperti halnya pemberian BLT. Kami pikir itu sifatnya short term,” kritik Satriwan.
Lebih lanjut, Satriwan juga mengkritik stagnasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), belum menunjukkan kemajuan.
“Kami belum melihat DPR RI membuka ruang-ruang dialog dengan semua stakeholder pendidikan dan guru sampai hari ini. Kami pun belum membaca naskah akademik ataupun draft rancangan undang-undangnya untuk kita sama-sama uji, untuk kita sama-sama kritik dan memberikan masukan-masukan,” ujarnya.
