Ia menambahkan bahwa kabarnya RUU ini akan menggabungkan empat undang-undang, yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Perguruan Tinggi, dan UU Pesantren, namun prosesnya belum transparan.
Satriwan juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang dinilainya belum siap secara akademis dan administratif. Ia mempertanyakan belum adanya naskah akademik sebagai landasan kebijakan.
“Hal yang kita baca itu baru pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu parsial dari masing-masing kementerian... anggarannya juga cukup besar dan fantastis Rp100 miliar untuk 1 sekolah. Rencananya akan membangun 1 tahun ini targetnya 100 sekolah kabarnya begitu kan,” jelasnya.
Ia menilai model pengelolaan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berisiko tumpang tindih dengan tugas Kementerian Pendidikan.
“Harusnya ya kalau ini pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang tadi, saya rasa ini mestinya dikelola oleh Kemendikdasmen gitu kan, bukan Kemensos. Karena Kemensos juga belum punya reputasi untuk mengelola sekolah, apalagi sekolah berasrama,” tutup Satriwan. (nov)
