Menurut Nia, ketimpangan akses pendidikan masih nyata, terutama di kawasan yang sulit dijangkau transportasi maupun infrastruktur digital. Ia berharap ada langkah nyata lintas kementerian untuk menjawab tantangan ini.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari komitmen DPR untuk menjaring aspirasi daerah dan memastikan kebijakan sosial dan keagamaan benar-benar berjalan.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR dalam menjaring aspirasi dan memastikan implementasi kebijakan di bidang keagamaan dan sosial berjalan optimal di tingkat daerah,” ujarnya.
