Surabaya, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan skema pembiayaan bagi siswa Madrasah Aliyah (MA), yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), guna meringankan beban masyarakat di daerah tersebut.
"Yang menarik usulan Bu Gubernur terkait dengan BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) untuk Madrasah Aliyah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, M Yasin, di Surabaya, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa besaran bantuan untuk siswa MA saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jatim. Pemprov mengusulkan anggaran sekitar Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per siswa. Mekanisme penyalurannya akan menggunakan pendekatan unit cost kepada lembaga pendidikan karena ditujukan untuk mendukung biaya operasional.
Meski kewenangan pengelolaan MA berada di pemerintah pusat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tetap memberikan perhatian khusus. Hal ini karena siswa MA juga merupakan bagian dari warga Jawa Timur.
Selama ini, Pemprov Jatim telah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sebagai informasi, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 di sidang paripurna DPRD Jatim, terdapat sejumlah perubahan termasuk untuk sektor pendidikan. Yasin menyampaikan bahwa anggaran pendidikan mengalami peningkatan, dari 32 persen pada 2025 menjadi 33 persen pada 2026 atau senilai Rp9,7 triliun.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah Jawa Timur pada 2026 ditargetkan mencapai Rp28,26 triliun dengan belanja sebesar Rp29,26 triliun. Selisih anggaran tersebut diharapkan dapat ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp994,02 miliar. (nov
