Pemerintah Tegaskan Keseriusan Bangun Pendidikan Nasional

pendidikan | 22 Januari 2026 19:14

Pemerintah Tegaskan Keseriusan Bangun Pendidikan Nasional
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii membeberkan sejumlah wujud komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan. (dok kemenag)

DEPOK, PustakaJC.co - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan keseriusannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai kebijakan strategis di sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii dalam kegiatan serah terima hibah Pemerintah Kota Depok kepada Kementerian Agama.

 

Romo Syafii menjelaskan, salah satu langkah nyata Presiden Prabowo adalah melakukan restrukturisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga kementerian terpisah, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Kebudayaan. Kebijakan ini dimaksudkan agar pengelolaan pendidikan dilakukan secara lebih fokus dan profesional. Dilansir dari kemenag.go.id, Kamis, (22/1/2026).

 

“Presiden Prabowo tidak ingin pendidikan ditangani secara sambil lalu. Pendidikan harus dipegang secara serius oleh para ahli, dokter, dan profesor Indonesia,” ujar Romo Syafii, Rabu, (21/1/2026).

 

 

Selain penguatan kelembagaan, Presiden Prabowo juga mencanangkan pembangunan sebanyak 330 ribu sekolah di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang merata. Menurut Romo Syafii, pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul yang mampu mengelola dan menjaga kekayaan bangsa.

 

Lebih lanjut, perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Di lingkungan Kementerian Agama, telah ditetapkan kebijakan bahwa seluruh guru swasta keagamaan, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha, wajib mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) paling lambat tahun 2027.

 

“Dengan kebijakan ini, pada tahun 2028 tidak ada lagi guru di lingkungan Kementerian Agama yang belum tersertifikasi,” tegasnya.

 

 

 

Romo Syafii menambahkan, pelaksanaan kebijakan tersebut turut mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Depok yang dinilai memiliki kepemimpinan visioner. Peran kepala daerah disebut sangat menentukan dalam percepatan pembangunan pendidikan, terutama di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan.

 

Komitmen Presiden Prabowo, lanjutnya, juga menyentuh langsung kebutuhan peserta didik melalui Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 73 negara di dunia yang memberikan layanan makan bergizi gratis bagi siswa. Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari upaya memastikan peserta didik tumbuh sehat dan siap mengikuti proses pembelajaran.

 

Di sektor pendidikan tinggi dan kesehatan, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan pendirian fakultas-fakultas kedokteran untuk menjawab kekurangan sekitar 161 ribu dokter di Indonesia. 

 

 

“Di Kementerian Agama, ketika ada usulan pendirian fakultas kedokteran, kami langsung bergerak cepat untuk memprosesnya,” ujar Romo Syafii.

 

Sementara itu, guna menjamin akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan, pemerintah telah mendirikan Sekolah Rakyat yang memberikan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hingga kini, sekitar 160 Sekolah Rakyat telah berdiri di berbagai daerah.

 

Selain itu, Presiden Prabowo juga menggagas pendirian Sekolah Garuda sebagai jalur percepatan pembentukan generasi unggul yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan bangsa akan hadirnya pemimpin-pemimpin berkualitas di masa depan. (ivan)