Meski mengapresiasi keaktifan Wali Kota Surabaya dalam membuka saluran hotline pengaduan langsung bagi warga, Imam mengkritik penanganan masalah sarpras yang terkesan baru bergerak cepat setelah disorot publik atau diintervensi langsung oleh kepala daerah.
Menurutnya, penanganan masalah yang mengandalkan respons hotline atau viralitas di media sosial berpotensi mengaburkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah.
"Pokoknya begitu Pak Wali dilapori dan turun melalui media sosial, semuanya selesai. Menurut saya, ini justru menjadi persoalan sistem. Kasihan kepala dinas, lurah, dan camat karena terkesan tidak bekerja, padahal persoalannya bisa saja sudah diusulkan tetapi terkendala mekanisme anggaran," terangnya.
