Pola penanganan seperti ini, lanjut Imam, rentan menimbulkan ketimpangan prioritas. Sekolah atau fasilitas publik yang tidak tersorot media sosial berisiko terabaikan meski tingkat urgensinya tergolong tinggi.
Imam juga mengungkapkan bahwa perbaikan sejumlah sekolah di Surabaya saat ini masih dalam status antrean (waiting list) karena penyesuaian skala prioritas anggaran. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Surabaya berencana membawa persoalan mekanisme pemeliharaan dan alokasi anggaran sarpras ini ke dalam rapat pembahasan anggaran bersama dinas terkait pada pekan ini.
Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk memperkuat koordinasi antara OPD, pihak kelurahan, kecamatan, serta DPRD dalam mengawal usulan masyarakat—baik melalui Musrenbang maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
"Jika usulan perbaikan tidak dapat direalisasikan, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan penyebab serta ketentuan yang menjadi kendalanya," pungkasnya. (ivan)
