Pelatihan tersebut berlangsung serentak pada 3–9 November 2026 di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor. Sebanyak 839 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri atas tenaga pengamanan, case manager, dan operator Sekolah Rakyat.
Pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam aspek keamanan dan perlindungan anak, penanganan kasus peserta didik, serta pengelolaan data pendidikan. Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting seiring dengan pelaksanaan fungsi Sekolah Rakyat yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga rehabilitasi dan pemberdayaan.
Gus Ipul menjelaskan, peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, terutama keluarga tidak mampu yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pendampingan yang mengedepankan empati. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola sekolah.
“Sehingga memerlukan pendampingan dengan penuh empati dari seluruh pemangku kepentingan Sekolah Rakyat. Intinya SDM-nya terus diperkuat, tata kelolanya terus diperbaiki, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan Pak Presiden,” ujarnya.
