JAKARTA. PustakaJC.co – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp2,38 triliun untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi ribuan madrasah serta sekolah keagamaan pada 2026.
Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kemenag 2026 tersebut telah disetujui dan akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas sarana pendidikan, penyediaan perangkat pembelajaran digital, hingga perbaikan bangunan satuan pendidikan di berbagai lingkungan binaan Kemenag. Dilansir dari kemenag.go.id, Sabtu, (14/11/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sekitar Rp1,66 triliun dari total anggaran tambahan tersebut dialokasikan untuk program digitalisasi pembelajaran.
Salah satu bentuk pelaksanaannya melalui penyediaan Papan Interaktif Digital (PID) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di madrasah dan sekolah keagamaan.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran. Karena itu, kita perlu memastikan papan interaktif digital sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Jumat, (13/11/2026).
Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, program tersebut mencakup penyediaan PID untuk madrasah. Khusus madrasah swasta yang menjadi penerima program, masing-masing akan memperoleh satu unit perangkat.
Digitalisasi pembelajaran juga menyasar satuan pendidikan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Selain digitalisasi, Kemenag mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan. Program ini mencakup perbaikan 2.410 madrasah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Revitalisasi juga menyasar 21 sekolah di bawah Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Katolik, 70 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Hindu, serta dua lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Buddha.
Nasaruddin menegaskan, pelaksanaan revitalisasi harus memperhatikan tingkat kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Madrasah dan sekolah yang membutuhkan perbaikan paling mendesak diminta menjadi prioritas.
“Kita perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa,” katanya.
Di luar kedua program tersebut, tambahan anggaran juga mencakup penyediaan buku tulis bagi peserta didik melalui Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
Pada lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, anggaran tambahan tersebut turut mendukung pengembangan empat Sekolah Unggul Garuda serta pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, Kemenag akan menindaklanjuti rincian alokasi anggaran dan penetapan penerima manfaat pada masing-masing satuan kerja. Kementerian juga perlu melengkapi dokumen pendukung yang diminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Nasaruddin meminta seluruh jajaran terkait mengawal pelaksanaan program agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
Pembahasan persetujuan ABT tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Inspektur Jenderal Kemenag Khairunas, Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, serta Dirjen Pesantren Basnang Said. (ivan)
